Arkomindonesia

Gerakan Sosial dalam Memperjuangkan Kembali Hak atas Air: Diskusi Panel Kedua World Water Day

Forum ketiga peringatan World Water Day yang diadakan pada 22 Maret 2024 bertepatan dengan hari perayaan air sedunia. Forum terakhir dalam rangkaian diskusi ini mengangkat tema “Gerakan Sosial: Bentuk dan Kemunculannya.” Pada diskusi ini, dihadirkan dua panel yakni Mangala Subramaniam (Virginia Commonwealth University) dan Suraya Afif (Departemen Antropologi Universitas Indonesia). Turut bergabung Dominggus Elcid Li (Institute of Resource Governance and Social Change) sebagai penanggap dan Siti Maemunah (Jatam) sebagai fasilitator diskusi. Secara garis besar, diskusi ini berupaya untuk menangkap fenomena gerakan sosial di seluruh dunia terhadap pemenuhan hak masyarakat atas air bersih.

Memperjuangkan Hak Atas Air: Studi Kasus di India dan Amerika Serikat

Mangala Subramaniam membuka diskusi pertama dengan membahas salah satu buku miliknya yang berjudul “Contesting Water Rights: Local, State, and Global Struggles.” Mangala dalam penelitiannya di India berupaya menggali peran gerakan sosial menghadapi tantangan untuk memperjuangkan kembali hak atas air. Beberapa tantangan diantaranya: akses terhadap kualitas air bersih, kelangkaan air, tata kelola air dan kontrol terhadap sumber daya air. Menghadapi permasalahan dan tantangan air, menurut Mangala aktivisme akar rumput berperan penting dalam mengadvokasi sistem tata kelola air yang lebih adil dan berjuang terhadap kebutuhan di lapangan.

Melalui gerakan akar rumput, Mangala melihat adanya upaya masyarakat untuk memikirkan kembali apa yang mereka butuhkan terhadap akses sumber daya bagi kebutuhan kolektif. Berangkat dari semangat kolektif gerakan akar rumput ini, konektivitas antara permasalahan lokal dalam beberapa kasus dapat diaktivasi menjadi permasalahan yang lebih global. Mangala mencontohkan permasalahan degradasi kualitas air bersih yang dipengaruhi oleh perusahaan Coca Cola di Plachimada, India. Masyarakat yang terdampak atas permasalahan kualitas air kemudian melakukan lokalisasi gerakan yang terhubung secara global melalui pengkonsolidasian sumber daya air lokal untuk memastikan penduduk desa memiliki kendali atas air mereka. Studi kasus yang sama juga terjadi di California, Amerika Serikat dimana privatisasi utilitas air kota merugikan masyarakat. Namun, melalui gerakan koalisi masyarakat yang berlangsung beberapa tahun, akhirnya keputusan berpihak kepada para pengunjuk rasa.

Berdasarkan elaborasi terhadap praktik dan studi kasus di lapangan, terdapat beberapa poin yang dapat diambil. Pertama, keadilan dan praktik neoliberalisme telah membentuk tata kelola lingkungan dan pengelolaan sumber daya yang seringkali berujung pada degradasi lingkungan dan kesenjangan sosial. Kedua, perjuangan lokal melalui berbagai strategi gerakan sosial dapat dilakukan untuk memperoleh kembali hak atas air. Ketidakseimbangan dalam distribusi kekuatan di antara institusi pemerintahan akan menciptakan ketimpangan. Oleh karena itu, kontribusi berbagai organisasi baik dari sektor pemerintah, privat, hingga masyarakat berperan untuk mengawasi dan mengevaluasi proses tata kelola sumber daya yang berlangsung dari tingkat lokal hingga global. Terakhir, mekanisme kebijakan terkait dengan air membutuhkan keseimbangan visi transformasi yang lebih adil. Artinya, visi penyediaan air perlu untuk mengakui kendala yang terjadi pada sistem dengan harapan dapat dilakukan pembenahan di masa depan.

Gerakan Sosial di Indonesia untuk Hak Atas Air

Melanjutkan Mangala, Suraya Afif berupaya untuk menarik konteks gerakan sosial terhadap pemenuhan hak atas air di Indonesia melalui pemahaman terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi gerakan saat ini. Suraya memulai diskusi dengan memaparkan pengalaman historis Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air (KRuHA) dalam memperjuangkan hak asasi manusia atas air dan menentang komodifikasi serta privatisasi air.

Keberhasilan KRuHA sebagai gerakan dimulai dengan inisiasi wacana privatisasi di Indonesia yang dilakukan melalui kerja sama dengan masyarakat sipil lainnya dalam koalisi. Namun demikian, perjuangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut belum sepenuhnya selesai. Privatisasi air di Jakarta adalah satu perjuangan KRuHA yang masih terus dikawal. Pengalaman di Jakarta menunjukkan adanya kesuksesan untuk menghentikan konsesi air swasta pada tahun 2017. Keberhasilan ini menarik lantaran unsur gerakan yang terlibat bekerjasama dengan serikat perusahaan yang dimiliki pemerintah dan yang bekerja pada sektor privat. Permasalahan ini ternyata juga memiliki konektivitas dan nilai yang dimiliki oleh gerakan buruh. Melalui koalisi ini, advokasi permasalahan dan penyampaian tuntutan lebih kuat dalam upaya perubahan regulasi.

Selain KRuHA, Suraya turut menyorot Kolisi Organisasi Islam terhadap UU No.7 tahun 2004 tentang pengelolaan sumber daya air yang beranggotakan 11 anggota organisasi dan individu. Koalisi yang dipimpin oleh Muhammadiyah ini mengajukan judicial review pada Mahkamah Konstitusi terhadap prinsip privatisasi yang tertera dalam UU No.7 tahun 2004. Dalam judicial review yang diajukan, koalisi tidak hanya mengacu pada konstitusi Indonesia tetapi juga prinsip Islam bahwa air adalah anugerah dari Tuhan. Oleh karena itu, air dinilai penting untuk kehidupan dan harus dikelola untuk kebaikan semua makhluk. Akhirnya, pada Februari 2015, Mahkamah Konstitusi memutuskan membatalkan Undang-Undang No. 7 tahun 2014 berdasarkan prinsip hak asasi manusia atas air.

Terakhir, Suraya menyampaikan beberapa permasalahan yang terjadi pada isu air baru-baru ini. Di antaranya kemunculan perusahaan air bersih baru dari berbagai skala banyak muncul di Indonesia. Hal ini menjadi permasalahan privatisasi baru yang muncul di lokasi-lokasi baru di Indonesia dimana perusahaan-perusahaan kecil juga terlibat dalam komodifikasi dan privatisasi air. Kemudian, polusi dari perusahaan tambang yang merusak lingkungan menyebabkan krisis air. Isu ini menurut Suraya, belum banyak dikampanyekan dan membutuhkan transformasi yang masif dilakukan khususnya bagi pemerintah pusat. Beberapa industri yang menyebabkan polusi air ini adalah pertambangan nikel. Namun hingga saat ini, permasalahan terkait dampak pertambangan nikel masih pada isu tentang hak atas tanah, sehingga isu terkait ketersediaan air bersih belum banyak diangkat.

Menanggapi Mangala dan Suraya, Elcid Li mengelaborasi bagaimana gerakan sosial muncul di setiap periode historis dalam perkembangan pemerintahan di Indonesia. Untuk melihat bagaimana konteks permasalahan air terjadi, Elcid membagi periode era pemerintahan di Indonesia kedalam empat kategori yakni: Pertama, pemerintahan sosial-demokratik di antara tahun 1945 sampai dengan 1965; Kedua, pemerintahan korporasi yang dipimpin oleh rezim militer di antara tahun 1966 sampai dengan 1999; Ketiga, pemerintahan neoliberal dengan campuran pemerintahan populis di antara tahun 2000 sampai dengan 2023; Terakhir, campuran antara pemerintahan neoliberal dengan pemimpin populis, diktator, dan rezim militer yang kuat dimulai dari tahun 2024 hingga selanjutnya. Dalam pandangannya terhadap kategori pemerintahan ini, Elcid melihat bahwa pergantian rezim dan bentuk pemerintahan sejak era Soekarno tidak mengubah bagaimana regulasi dibuat berdasarkan kritik yang masuk. Melainkan peraturan presiden yang seharusnya menjadi peraturan sementara perlahan-lahan menjadi permanen.

Situasi di mana peraturan tidak lagi mempetimbangkan kritik yang masuk dalam kebijakan disebabkan oleh lemahnya kekuatan legislatif untuk mengevaluasi dan mengkritik. Elcid menyebut situasi ini sebagai “salt democracy”. Dampak yang diberikan terhadap pemerintahan dan bentuk demokrasi yang disebutkan Elcid memengaruhi bagaimana masyarakat lokal semakin sulit untuk menyampaikan pesan publik. Akhirnya, mobilisasi gerakan kehilangan pijakannya untuk berdiri. Selain karena rezim pemerintahan, ketergantungan mobilisasi sumber daya untuk gerakan akar rumput sangat bergantung kepada donor NGO internasional.

Ketergantungan akan donor kini menjadi tantangan yang berat bagi gerakan yang berhadapan dengan permasalahan sistemik dan institusional. Di antaranya karena tekanan rezim pemerintahan dan permasalahan finansial untuk mobilisasi gerakan. Elcid juga turut menyampaikan bahwa gerakan sosial kita telah “dibajak” oleh mereka yang berkuasa. Bahkan, saat ini gerakan sosial seperti kehilangan landasan bersama untuk bergerak lebih jauh. Rekan-rekan yang dulunya berada di dalam gerakan saat ini bergabung dengan pemerintah dan menjadi aspek yang memundurkan gerakan akar rumput di Indonesia saat ini. Namun demikian, melalui elaborasi Elcid terhadap aspek-aspek kekurangan gerakan saat ini menjadi refleksi bagaimana kita memahami dan menghadapi situasi politik saat ini, terutama dengan hadirnya rezim yang baru.

Penulis: Nicolas Kriswinara, Silvestra Wima

Editor: Ganggas Prakosa S.W

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *